RedBabel-BABEL- Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kian menguat. Warga dari berbagai daerah menilai proyek tersebut bukan solusi krisis energi, melainkan berpotensi menghadirkan ancaman baru yang jauh lebih berbahaya dibanding manfaatnya, Selasa (28/4/2026).
Rizky, warga Koba, Kabupaten Bangka Tengah, menegaskan masyarakat tidak ingin wilayahnya dijadikan lokasi proyek berisiko tinggi. Ia menyoroti potensi kebocoran nuklir yang bisa berujung bencana jangka panjang.
“Dampak kebocoran nuklir itu sangat fatal. Kalau pemerintah ingin listrik di Babel aman, masih banyak solusi lain. Tenaga surya, tenaga air, itu nyata ada. Di Bangka Tengah saja ada potensi air terjun. Jangan ambil risiko besar dengan nuklir,” tegasnya.
Menurut Rizky, dorongan pembangunan PLTN justru mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan potensi energi lokal yang lebih aman dan ramah lingkungan.
Penolakan senada disampaikan Susanto, warga Desa Air Saga, Kabupaten Belitung. Ia menilai alasan kemajuan teknologi tidak cukup untuk membenarkan pembangunan PLTN di Indonesia.
“Nuklir tetap berisiko. Kalau memang aman, kenapa banyak negara maju justru mulai meninggalkannya? Kita punya banyak sumber energi lain yang belum dimaksimalkan,” ujarnya.
Susanto menegaskan, Indonesia tidak kekurangan sumber energi alternatif. Tenaga surya, angin, hingga arus laut dinilai jauh lebih relevan dikembangkan dibanding energi nuklir yang sarat risiko.
Kekhawatiran juga disampaikan Menkiong, warga Desa Baturusa, Kabupaten Bangka. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menambah beban masyarakat yang selama ini sudah terdampak aktivitas pertambangan timah.
“Kami sudah lama hidup dengan dampak tambang. Lingkungan rusak, ekonomi tidak stabil. Jangan ditambah lagi dengan ancaman nuklir. Ini bukan solusi, tapi potensi masalah baru,” tegasnya.
Hal serupa disampaikan Bujang, warga Dusun Pulau Nangka. Ia menyebut rencana tersebut mencemaskan dan tidak berpihak pada keselamatan masyarakat.
“Jangan sampai ada PLTN di Bangka atau Belitung. Pemerintah harus cari cara lain. Energi itu penting, tapi keselamatan jauh lebih penting,” katanya.
Penolakan juga datang dari kalangan wartawan. Suherman Saleh, wartawan senior di Bangka Belitung, menegaskan dirinya telah konsisten menolak rencana tersebut sejak awal.
“Sejak 2017 saya sudah menolak. Indonesia ini rawan gempa dan tsunami. Membangun PLTN di wilayah seperti ini adalah keputusan berisiko tinggi,” tegasnya.
Ia mengingatkan, bencana nuklir bukan hanya berdampak sesaat, tetapi bisa berlangsung lintas generasi.
“Kalau terjadi kecelakaan, dampaknya bisa ratusan tahun. Zat radioaktif bisa bertahan hingga 240 ribu tahun, mencemari udara, laut, dan daratan. Ini ancaman serius,” ujarnya.
Di tengah penolakan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyatakan rencana pembangunan PLTN masih dalam tahap kajian dan belum ada penetapan lokasi resmi. Namun, sinyal menjadikan Bangka Belitung sebagai kandidat lokasi tetap memicu keresahan publik.
Sebelumnya, perusahaan asal Amerika Serikat, PT Thorcon International Pte Ltd, menawarkan pembangunan PLTN dengan teknologi Thorcon Molten Salt Reactor (MSR) yang diklaim lebih aman dan efisien. Meski demikian, klaim tersebut belum mampu meredam kekhawatiran masyarakat.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar proyek energi, melainkan menyangkut keselamatan hidup dan masa depan daerah.
“Jangan jadikan Babel sebagai tempat percobaan. Kami tegas menolak PLTN,” tutup Rizky.
Asatu Online akan terus memantau perkembangan dan dinamika penolakan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung terhadap rencana pembangunan PLTN tersebut. (Wahyu/RB)
About The Author
