RedBabel-PANGKALPINANG — Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini mewakili Pj. Walikota Pangkalpinang mengikuti Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama kementerian dalam negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Zoom Meeting di Smart Room Centre Kantor Walikota Pangkalpinang, Rabu (4/06/2025).
Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemendagri RI, Tomsi Tohir, menginstruksikan Pemda yakni untuk mempercepat penyediaan lahan, yang akan digunakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG. Lahan ini akan digunakan untuk memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan kelompok sasaran lainnya, kemudian Tomsi Tohir, menginstruksikan terkait terbitnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pembebasan BPHTB dan Retribusi PBG guna menunjang program tiga juta rumah gratis, dan terakhir, Tomsi Tohir juga menjelaskan pelaksanaan Program Pembentukan Koperasi Merah Putih yang sudah terlaksana 93,58% dan akan launching pada tanggal 12 Juli 2025.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Statistik Harga Badan Statistik Pusat (BPS), Windhiarso Ponco Adi P menyampaikan produksi beberapa komoditas hortikultura meningkat dibandingkan April 2025.
Windhiarso juga menjelaskan tujuh Provinsi mengalami Inflasi dan 31 Provinsi mengalami Deflasi.
“14 Kabupaten/Kota mengalami inflasi, 136 Kabupaten/Kota mengalami deflasi,” paparnya.
Menanggapi ketiga instruksi Sekjend Kemendagri RI tersebut, Juhaini mengaku bahwa Pemkot Pangkalpinang sudah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) berkenaan program 3 pembangunan 3 juta rumah.
“Itu sudah kita siapkan terkait program 3 juta rumah, sudah ada Perwakotnya,” ujarnya.
Juhaini juga menyampaikan untuk Program Koperasi Merah Putih, Pemkot Pangkalpinang sudah melaksanakan rapat musyawarah khusus di 42 kelurahan.
“Untuk legalitas, anggaran sudah kita siapkan dan Insya Allah tidak ada hambatan sampai terbentuk hingga launching,” ungkap Juhaini.
Lebih lanjut, menanggapi catatan dari Kemendagri soal sekolah rakyat, Pemkot Pangkalpinang akan segera menyiapkan lahan dan nantinya akan dirapatkan melibatkan Pj Walikota dan OPD Teknis.
“Untuk soal sekolah rakyat kita dapat catatan, maka kita akan segera merapatkan hal itu untuk dapat dilaksanakan sesuai arahan Kemendagri,” ujarnya.
Terakhir terkait inflasi, Juhaini mengatakan bahwa Kota Pangkalpinang tidak berbeda jauh dengan skala nasional.(Ab/RB)
