RedBabel–PANGKALPINANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus mendorong warga penerima bantuan sosial untuk meraih kemandirian ekonomi. Upaya nyata ini berjalan melalui pengembangan berbagai usaha produktif masyarakat.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menyalurkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dari Kementerian Sosial RI. Bantuan ini menyasar 38 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki rintisan usaha kecil.
Melalui sumber anggaran APBN, setiap keluarga menerima modal usaha sebesar Rp5 juta. Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menghadiri langsung penyerahan dana tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Khotaman Barka, turut mendampingi acara di Aula Kantor Dinas Sosial pada Selasa (17/11/2026).
Pendampingan Ketat Agar Penerima Mandiri Secara Ekonomi
Dessy menerangkan bahwa program ini menyasar peserta PKH aktif selama lima tahun yang sudah mempunyai usaha. Dengan suntikan modal baru, pemerintah berharap warga mampu mengembangkan usahanya hingga lepas dari ketergantungan bantuan.
“Jadi diharapkan dengan bantuan ini para penerima bantuan itu bisa mandiri dan ada pendampingan maksimal selama satu tahun,” ujar Dessy.
Selanjutnya, pendamping PKH akan mengawal penuh para penerima selama proses pemberdayaan berjalan. Pengawasan rutin ini memastikan penerima memakai dana modal sesuai aturan yang berlaku.
Dessy merinci bahwa sebanyak 38 orang lolos tahap verifikasi pusat. Dari jumlah tersebut, empat orang telah mencairkan dana melalui Kantor Pos. Sementara itu, petugas menunda pencairan dua warga karena sistem mendeteksi indikasi aktivitas judi online. Adapun 32 warga lainnya menerima bantuan tunai secara langsung hari ini.
Oleh karena itu, Dessy berpesan agar warga memakai dana Rp5 juta tersebut murni sebagai modal usaha. Ia melarang keras pemakaian uang bantuan untuk kebutuhan konsumsi harian.
“Nanti ada pendampingan dari PKH agar mereka bisa menggunakan uangnya sebaik-baiknya untuk modal usaha, jadi bukan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.
Menurutnya, tambahan modal ini akan meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas skala bisnis warga. Ia mencontohkan penjual minuman yang awalnya hanya membuat 10 gelas kini bisa menambah jumlah produksinya.
“Uang ini dipergunakan sebaik-baiknya, dipergunakan untuk modal usaha, untuk mengembangkan usahanya. Misalnya tadi esnya cuma 10, nanti untuk produksinya lebih banyak lagi sehingga penjualan juga lebih banyak lagi,” ungkapnya.
Dinsos Peringatkan Sanksi Judi Online Bagi Penerima Bansos
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Khotaman Barka, menyampaikan rincian kuota daerah. Kementerian Sosial menyetujui 38 orang dari sekitar 180 calon usulan Pemkot Pangkalpinang pada tahap ini.
Ia menuturkan bahwa seluruh penerima merupakan peserta PKH lama yang memiliki usaha kecil serta tekad kuat untuk maju. Program ini membantu warga keluar dari ketergantungan bantuan sosial. Selain itu, langkah ini membuka kuota bantuan baru bagi masyarakat miskin lainnya.
Kabar baiknya, Dinas Sosial telah menerima informasi mengenai 13 calon penerima tambahan. Mereka sudah masuk dalam daftar tunggu persetujuan pusat untuk gelombang berikutnya.
Di sisi lain, Khotaman mengingatkan seluruh warga agar menjauhi praktik judi online. Aturan pemerintah pusat mewajibkan penangguhan hingga penghentian bantuan PKH jika anggota keluarga bermain judi online.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang sanggah bagi warga. Masyarakat bisa melapor apabila sistem melakukan kekeliruan saat mendeteksi data mereka.
Akhirnya, ia mengajak pelaku usaha mikro yang ingin mandiri agar segera menemui pendamping PKH setempat. Warga bisa mendaftarkan usahanya melalui kelurahan maupun kecamatan untuk pengusulan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi tahap selanjutnya. (*Ab/RB)









