Perkuat Kawasan Tanpa Rokok, Pemkot Pangkalpinang Siapkan Aturan Larangan Vape dan Iklan Rokok

Loading

RedBabel–PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya. Langkah ini mencakup pengawasan ketat terhadap iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau maupun rokok elektronik (vape).

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan advokasi penguatan implementasi KTR bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perwakilan World Health Organization (WHO). Acara ini berlangsung di SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang pada Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengakui bahwa kota ini sebenarnya sudah memiliki regulasi terkait KTR. Namun, pelaksanaan aturan di lapangan masih belum maksimal sehingga pemerintah perlu memperkuat regulasi sekaligus pengawasannya.

“Jadi kita itu sudah ada KTR, tetapi penegakannya belum maksimal. Di sinilah Kemenkes dan WHO memberikan advokasi kepada kita untuk penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok,” ujar Dessy.

Tujuh Kawasan Prioritas dan Penertiban Iklan Rokok

Menurutnya, pemerintah menetapkan tujuh kawasan utama sebagai prioritas penerapan KTR. Area tersebut meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum lainnya.

Selain itu, Dessy menyoroti maraknya iklan rokok yang masih terpasang di ruang publik Pangkalpinang. Padahal, sejumlah daerah lain di Indonesia telah membatasi bahkan menghapus iklan rokok dari wilayahnya.

“Kita berharap iklan-iklan rokok di tempat umum ini bisa dihilangkan. Karena di kota dan kabupaten lain sudah banyak yang meminimalkan, bahkan tidak ada lagi iklan rokok,” katanya.

Samakan Aturan Vape dan Siapkan Sanksi Denda

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana memasukkan pengaturan rokok elektronik atau vape ke dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) KTR. Dessy menilai aturan penggunaan vape harus setara dengan rokok konvensional di area terlarang.

“Kita nanti rencananya akan membuat Perda baru yang mengakomodasi supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang,” tegasnya.

Ia berharap revisi regulasi tersebut berjalan beriringan dengan pengawasan ketat dan edukasi kepada masyarakat mengenai titik larangan merokok. Menurutnya, aturan KTR bertujuan melindungi hak masyarakat nonperokok agar terbebas dari paparan asap berbahaya.

“Merokok itu tidak boleh merugikan orang lain yang tidak merokok. Jadi semua punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kita harus sama-sama saling menghargai,” ujarnya.

Terkait penegakan hukum, Dessy menjelaskan bahwa Perda KTR lama belum memuat sanksi tegas. Oleh karena itu, pemerintah akan mencantumkan sanksi administratif berupa denda bagi pengelola tempat maupun individu yang melanggar aturan baru nanti.

Langkah tegas ini sekaligus menjadi wujud perlindungan nyata bagi perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan terpapar asap rokok.

“Yang dirugikan dari aktivitas merokok ini kebanyakan perempuan dan anak. Kita juga punya komitmen sebagai kota ramah anak. Ini salah satu kontribusi pemerintah kota untuk memberikan perlindungan,” ungkapnya.

Sorotan Kemenkes Terhadap Perokok Usia Muda

Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya menyelaraskan revisi Perda KTR Pangkalpinang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Kemenkes mencatat jumlah perokok aktif nasional mencapai sekitar 70 juta orang. Tingginya angka paparan rokok pada kelompok usia muda pun menjadi sorotan serius pemerintah pusat.

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi perokok usia 15–19 tahun mencapai 56,5 persen, sedangkan usia 10–14 tahun menyentuh angka 18 persen. Kemenkes menilai kondisi ini menjadi peringatan keras bagi Pangkalpinang sebagai pusat aktivitas pendidikan dan ekonomi di Bangka Belitung.

Dalam pemaparannya, Kemenkes menyoroti empat persoalan utama implementasi KTR di Pangkalpinang: Belum optimalnya penegakan sanksi di lapangan; Belum jelasnya penyediaan area khusus merokok sesuai standar; Belum masuknya pengaturan rokok elektronik (vape) dalam aturan daerah; Masih maraknya iklan, promosi, dan sponsor produk rokok.

Oleh sebab itu, Kemenkes mendorong pemerintah daerah memperketat larangan iklan rokok, terutama di dekat sekolah dan rumah ibadah. Melalui revisi Perda KTR yang lebih komprehensif, Pemerintah Kota Pangkalpinang optimistis dapat menciptakan lingkungan sehat serta melindungi generasi muda dari bahaya rokok. (Ab/RB)

About The Author

Pos terkait