RedBabel-PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar acara Pembinaan Statistik Sektoral melalui Sosialisasi Hasil EPSS Tahun 2024 di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (17/10/2024).
Acara ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran pejabat tinggi lainnya.
Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito menekankan dalam sambutannya menyampaikan pentingnya statistik sektoral dalam pembangunan daerah. “Data statistik memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan,” ujar Sugito. Beliau juga menegaskan bahwa kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) memerlukan data yang akurat agar pembangunan dilakukan berdasarkan fakta di lapangan, bukan asumsi.
Sugito mengapresiasi kerja keras dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni BKPSDMD dan Dinas Pendidikan, yang menjadi lokus penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024.
Ia menyoroti peningkatan signifikan dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mengalami kenaikan dari 1,75 pada tahun 2023 menjadi 2,78 pada tahun 2024.
“Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan menunjukkan bahwa kolaborasi antara BPS dan perangkat daerah semakin kuat. Peningkatan sebesar 1,03 poin ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan statistik sektoral,” ungkap Sugito.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga, dalam sambutannya menjelaskan bahwa EPSS tidak hanya sekadar menilai statistik sektoral yang dihasilkan, tetapi juga memastikan bahwa perangkat daerah memiliki dasar yang kokoh untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
IPS yang dihasilkan melalui EPSS akan menjadi bahan evaluasi bagi instansi seperti Kemenpan-RB, Bappenas, dan Kemendagri. Nilai IPS tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, Satu Data Indonesia, serta urusan statistik di pemerintah daerah. Selain itu, IPS juga berfungsi sebagai indikator tambahan dalam penilaian kinerja perangkat daerah.
Lebih lanjut, Sugito dan Toto berharap agar hasil IPS tahun ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas statistik sektoral. Mereka juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk lebih fokus pada perbaikan kualitas data guna mencapai Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal dan efisien.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk memperkuat penyelenggaraan EPSS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus ajakan kepada seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan statistik yang berkualitas.(*Humas BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/RB)