Rupiah Terjun Bebas Bukti "Ekonomi Pancasila" Masih Sebatas Dongeng Pengantar Tidur Penguasa

Oleh Sayied Agiel Yusuf
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung

Angka di papan bursa valuta asing tak pernah berbohong. Namun, ia sering kali bisu terhadap penderitaan yang terjadi di akar rumput. Ketika nilai tukar rupiah menembus angka Rp18.028 per dolar AS, sebagian kalangan mungkin melihatnya sebagai gejolak pasar yang dapat dijelaskan melalui teori ekonomi dan instrumen moneter. Akan tetapi, bagi masyarakat kecil, terutama nelayan, pekerja informal, dan keluarga berpenghasilan rendah, angka tersebut diterjemahkan menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata: harga kebutuhan hidup yang semakin mahal, biaya produksi yang membengkak, dan ancaman hilangnya penghidupan.

Kita seolah dipaksa memutar ulang kaset usang sejarah kebangsaan. Pada 1966, rezim Orde Lama runtuh setelah hiperinflasi menggerus daya beli rakyat dan memicu gelombang perlawanan yang terangkum dalam Tritura. Tiga dekade kemudian, krisis moneter 1998 mengguncang fondasi Orde Baru ketika nilai tukar rupiah ambruk di hadapan dolar Amerika Serikat. Dalam krisis tersebut, negara melakukan dosa sejarah dengan menggelontorkan dana talangan dalam jumlah fantastis untuk menyelamatkan sektor perbankan dan kelompok pemilik modal, sementara rakyat kecil harus berjuang sendiri menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok.

Hari ini, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pola yang sama tampak kembali mengintai. Negara terlihat gagap merespons tekanan ekonomi yang datang silih berganti, sementara kelompok masyarakat paling rentan kembali ditempatkan di garis depan sebagai peredam kejut dari setiap krisis.

Dampaknya sangat terasa di wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung. Ketika dolar menguat dan rupiah melemah, biaya operasional sektor maritim langsung melonjak. Harga suku cadang mesin kapal, material jaring, bahan bakar, hingga biaya logistik mengalami kenaikan yang tidak sebanding dengan pendapatan nelayan. Akibatnya, upah riil nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK) terus tergerus hanya untuk mempertahankan aktivitas melaut yang semakin tidak menjanjikan.

Ironisnya, pada saat yang sama, sebagian industri ekstraktif berskala besar justru menikmati keuntungan dari pelemahan rupiah. Perusahaan yang berorientasi ekspor memperoleh manfaat dari selisih kurs, sementara masyarakat pesisir harus menanggung beban ekonomi yang semakin berat. Ketimpangan ini menjadi semakin telanjang ketika ruang tangkap nelayan terus menyempit akibat berbagai kepentingan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih berpihak pada eksploitasi sumber daya alam dibandingkan perlindungan mata pencaharian masyarakat lokal.

Rakyat kecil akhirnya terjepit dari dua arah sekaligus. Ruang hidup mereka semakin sempit, sementara daya beli mereka terus dihancurkan oleh tekanan ekonomi yang tak kunjung reda.

Membiarkan kemiskinan struktural tumbuh dan berkembang merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanat konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif teologi Al-Ma’un, keberagamaan kehilangan maknanya ketika masyarakat membiarkan kaum mustadhafin—kelompok yang tertindas secara sistemik—terabaikan. Karena itu, gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil tidak memiliki pilihan selain terus menyuarakan kepentingan rakyat yang paling rentan. Keadilan sosial tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam pidato kenegaraan atau tulisan dalam lambang negara. Ia harus hadir dalam bentuk kebijakan nyata yang menjamin setiap warga negara dapat hidup layak dan memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar.

Sudah saatnya pemerintah melepaskan kacamata kuda makroekonomi yang terlalu sering menjadikan angka sebagai tujuan akhir. Respons terhadap pelemahan rupiah tidak boleh berhenti pada intervensi pasar valuta asing atau penyesuaian suku bunga semata. Negara harus hadir secara konkret melalui penguatan jaring pengaman sosial, pengawasan distribusi dan harga kebutuhan pokok, pemberantasan praktik kartel, serta pemberian subsidi yang benar-benar menyentuh kebutuhan operasional nelayan dan pekerja informal.

Jangan sampai pemerintah mengulangi kesalahan yang sama seperti masa lalu: sibuk merawat kenyamanan elite di tengah badai, sementara rakyat kecil kembali dibiarkan tenggelam sendirian.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa tenang pasar merespons kebijakan ekonomi, melainkan seberapa banyak rakyatnya yang masih mampu bertahan hidup dengan bermartabat ketika krisis datang menghantam.