RedBabel–PANGKALPINANG – Gelombang kritik dari kalangan mahasiswa kembali menguat. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Bangka Belitung menyerukan aksi terbuka di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai respons atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, terutama di sektor pendidikan dan penegakan hukum.
Seruan aksi ini mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil untuk turun bersama menyuarakan tuntutan, di tengah kekhawatiran atas arah kebijakan publik yang dianggap mengabaikan kepentingan dasar warga. Isu pemangkasan anggaran pendidikan menjadi sorotan utama, seiring desakan agar pemerintah tetap mematuhi amanat konstitusi terkait alokasi minimal 20 persen anggaran untuk sektor tersebut.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti nasib guru honorer yang hingga kini dinilai belum mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang layak. Minimnya perlindungan kerja, rendahnya upah, hingga ketidakpastian pengangkatan menjadi ASN atau PPPK disebut sebagai bentuk ketidakadilan yang terus berulang tanpa penyelesaian konkret.
Di sisi lain, persoalan ketimpangan akses pendidikan, kerusakan infrastruktur sekolah, serta distribusi tenaga pengajar yang tidak merata, khususnya di daerah terpencil, turut menjadi perhatian. Mahasiswa menilai kondisi ini memperlebar jurang kesenjangan dan menghambat terwujudnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Tak hanya isu pendidikan, mahasiswa juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan dugaan adanya praktik impunitas. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, profesional, dan bebas dari intervensi kekuasaan, serta memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Isu dugaan tindakan represif terhadap aktivis turut mengemuka. Mahasiswa meminta aparat segera mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke aktor intelektual di baliknya. Jika tidak ada kejelasan, tuntutan pertanggungjawaban terhadap pimpinan institusi penegak hukum pun mencuat.
Mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk peringatan terhadap situasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan. “Jika keadilan tidak dituntaskan dan pendidikan terus diabaikan, maka yang terjadi bukan hanya ketimpangan, tetapi ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Kami tidak ingin diam ketika hak-hak dasar masyarakat terus tergerus,” ujarnya.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Romi Saputra yang menilai aksi demonstrasi merupakan langkah penting dalam menyuarakan aspirasi rakyat, meski kerap tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Menurut saya, demonstrasi ini sangat baik untuk dilakukan. Tapi sayangnya, sering kali aksi mahasiswa hanya dianggap seperti suara yang berteriak tanpa benar-benar didengar. Padahal, ini adalah momentum penting bagi pemerintah untuk membuka telinga dan mendengarkan suara rakyat melalui mahasiswa,” ungkap Romi.
Ia juga menyoroti adanya kecenderungan tarik-menarik kepentingan di balik kebijakan publik. Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan adanya permainan politik yang membuat aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara maksimal.
“Yang terlihat justru seperti permainan politik, di mana satu sama lain saling menutupi demi menghindari tekanan dari aksi massa mahasiswa. Ini yang membuat aspirasi publik seolah tidak sampai pada pengambil kebijakan,” tambahnya.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada siang hari tersebut diperkirakan akan diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa lintas kampus. Mereka menyerukan partisipasi luas sebagai bentuk solidaritas kolektif dalam memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Mahasiswa berharap pemerintah dan DPRD tidak menutup mata terhadap aspirasi yang disampaikan. Mereka menuntut langkah nyata, bukan sekadar respons normatif, agar berbagai persoalan yang diangkat dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan. (Azl/RB)
About The Author
