Tim Advokasi Dampingi Korban KDRT Terduga Anggota DPRD Bangka

0
280
Tim Advokasi Korban KDRT dari Dua Kantor Hukum, Agus Poneran & Associates dan Adystia Sunggara & Associates Mendampingi Korban Saat Jumpa Pers, Senin 16/07. (*)

RedBabel, Pangkalpinang- Adigium hukum bagaikan pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah semoga tidak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebab dua pekan ini di bulan Juli 2018 masyarakat Bangka Belitung dan bahkan dunia telah dipertontonkan oleh video-video viral tentang kekerasan dan laporan kekerasan yang terjadi di Pulau Bangka. Termasuk kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa pada Dwi Icah Yanti Oktari (23), seorang ibu muda warga Kelurahan Air Ruway, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Istri anggota DPRD Kabupaten Bangka itu mengaku telah menjadi korban KDRT suaminya sendiri, hingga akhirnya memilih kabur dari rumah lantaran takut dan merasa terancam.

Kekerasan terhadap Icah ini baru terungkap setelah ia mendatangi Kopi Jhony di Jakarta tempat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menerima aduan/keluhan dan kasus-kasus rakyat kecil yang ingin mencari keadilan pada Minggu pagi (7/07). Bang Hotman begitu pengacara itu biasa disapa, kemudian mengunggah video dirinya bersama Icah yang selanjutnya viral di media sosial. Baru Jumat (13/07), Icah pulang ke Bangka setelah beberapa hari di Jakarta, mengadukan kasusnya ke Komisi Nasional Perempuan dan Anak serta lembaga negara lainnya.

Kemudian melaporkan lagi kasus KDRT yang menimpanya ke Polda Kepulauan Bangka Belitung didampingi Ketua LSM Perlindungan Perempuan dan Anak, Nurmala Dewi. Sebelumnya Icah sudah melaporkan hal sama dan diterima Unit PPA Satreskrim Polres Bangka pada awal Juli 2018. Dan Sabtu siang (14/07), Icah didampingi kakak dan ibunya mendatangi Kantor Hukum Agus Poneran di Kota Pangkalpinang meminta pendampingan hukum atas kasus yang menderanya. Dengan menggandeng juga Kantor Advokat Adystia Sunggara & Associates, kini Icah didampingi 7 pengacara muda untuk mendapatkan keadilan. Hanya satu keinginan terbesar Icah, yakni dapat segera bertemu anak semata wayangnya yang kini berada pada suaminya.

“Kita mengakomodir aduan dan keluhan ibu ini yang mengaku telah menjadi korban KDRT suaminya. Ibu ini juga melaporkan bagaimana sikap dan tingkah suaminya kepada kita saat datang ke kantor pada Sabtu siang. Setelah memberi kuasa kepada kita, terbentuklah Tim advokasi untuk ibu ini dari dua kantor hukum yakni Agus Poneran & Associates dan Adystia Sunggara & Associates dengan tujuh orang advokat yang siap mendampingi. Kita turut membantu ibu ini mencari keadilan sebagai bentuk kepedulian”, Ungkap Agus Hendrayadi didampingi Adystia Sunggara dan lima advokat lainnya. Menurut Agus, selain pengurus LSM Perlindungan Perempuan dan Anak, para advokat yang mendampingi Icah yakni dirinya sendiri, Adystia Sunggara, Fauzan Hakim, Hendra Irawan, Ahmad Albuni, Ahmad Fauzi dan Ranuh Dwi Sagita. Akan ada juga tokoh-tokoh pers dan budaya seperti Ahmadi Sofian, para pimpinan media massa Babel, Ketua PWI Bangka Belitung, Ketua SMSI Bangka Belitung, serta ketua organisasi wartawan lainnya.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang ternyata juga ikut peduli terhadap kasus menimpa ibu ini. Kepada LSM Perlindungan Perempuan dan Anak, para pimpinan media, para tokoh pers, tokoh budaya dan penulis serta DPRD Kabupaten Bangka dan pihak kepolisian. Kami atas nama tim advokasi berharap kasus ini cepat selesai dan ibu ini memperoleh keadilan yang diharapkannya”, Tandas Agus. Untuk tindakan apa saja yang akan diambil tim advokasi dalam mendampingi Icah, Adystia menjelaskan pihaknya segera turun ke lapangan guna menjembatani, berkoordinasi serta mengawal kepentingan-kepentingan penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Dan tidak menutup kemungkinan juga berkoordinasi dengan lembaga terkait di tingkat pusat, termasuk ke rekan sejawat pengacara kondang Hotman paris Hutapea.

“Kita juga akan berusaha bagaimana agar Icah dapat bertemu dengan anaknya. Bagaimana pun anak itu butuh kasih sayang ibunya, dan ibunya tentu terikat batin yang sangat besar dengan anak yang dilahirkannya. Kita berharap suaminya Sum beserta keluarganya dapat mempertemukan Icah dengan anaknya, karena anak itu masih balita, apalagi masih menyusui”, Papar Adystia. Informasi terbarunya, tadi siang, Senin (16/07), Icah juga melaporkan dugaan suaminya memiliki senjata api jenis pistol rakitan ke SPKT Polda Kep. Bangka Belitung bersama Ketua LSM Perlindungan Perempuan dan Anak, Nurmala Dewi. Untuk diketahui, jika laporan-laporan Icah terbukti, suaminya SUM dapat dijerat pidana UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), dan UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. (Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1951).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004). Dalam pidana KDRT, masyarakat juga berkewajiban untuk turut serta dalam pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU KDRT. Yang berbunyi: “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Korban KDRT dilindungi haknya oleh UU KDRT yaitu untuk mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelayanan bimbingan rohani. (Pasal 10 UU KDRT). “Karena itu kami meminta semua pihak, baik itu keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lambaga sosial dan pihak lainnya untuk melindungi korban KDRT yang diduga saat ini terjadi pada ibu ini”, Pungkas Adystia. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.