THR Terkendala, Ini Cara Pengaduannya

0
286
Ilustrasi THR. (google)

RedBabel, Jakarta– Mengacu Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2018 yang ditandatangani pada 8 Mei 2018 dan ditujukan kepada Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota se-Indonesia. Pengusaha diminta membayar THR paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, pekerja yang telah bekerja minimal selama sebulan berhak mendapatkan THR. Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar THR ke pekerja. Sanskinya pun beragam dan diharapkan mampu memberi efek jera.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri meminta pemerintah daerah (pemda) segera menyediakan posko satuan tugas (satgas) untuk memfasilitasi pekerja yang mengalami masalah terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR). Hal tersebut sebagai tindak lanjut setelah dibukanya Posko THR di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), berlangsung hingga 22 Juni 2018. “Kita juga meminta kepada pemda, segera untuk menindaklanjuti Posko THR ini di dinas-dinas tenaga kerja di provinsi maupun di kabupaten/kota”, Ungkap Hanif dilansir dari detik finance.

Hanif juga menambahkan dengan adanya layanan tersebut di daerah, maka pekerja bisa secara lebih baik mendapat fasilitas pengaduan haknya sebagai karyawan. Hak-hak tersebut berkaitan dengan penerimaan THR, sehingga persoalan-persoalan pembayaran THR yang muncul di daerah juga bisa mendapat fasilitasnya sesegera mungkin. Hanif pun menyatakan, pelaksanaan penanganan masalah THR ini memang merupakan kewajiban pemerintah di daerah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah membuka posko satuan tugas (satgas) untuk melayani pengaduan pekerja terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya (THR). pengaduan ini adalah dibagi dua, pengaduan datang langsung, dan menggunakan pengaduan via media sosial, Dengan adanya posko tersebut, para pekerja yang tak mendapatkan THR sesuai dengan haknya, maka bisa langsung menyampaikan laporan. laporan via media bisa menghubungi ke nomor 0215260488, Whatsapp 082246610100, dan email poskothr@kemnaker.go.id. (sumber:detikfinance)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.