Terkait SHP, Ismiryadi : Hanya PT Timah dan Tuhan yang Tahu

0
31

RedBabel-PANGKALPINANG — Asosiasi Industri Tambang Indonesia (AITI) mempertanyakan nomenklatur SHP atau Sisa Hasil Pertambangan yang saat ini digunakan oleh PT. Timah untuk melegitimasi aktifitas penambangan yang dilakukan oleh penambang yang tidak memiliki kualifikasi memadai, mulai dari standarisasi peralatan, tidak mengindahkan K3 hingga ketiadaan pengawas tambang dalam pelaksanaan kegiatan penambangan bijih timah.

Hal ini disampaikan Ketua AITI, Ismiryadi atau yang biasa dipanggil Dodot, saat ditemui ditempat kerjanya, Selasa, 22 November 2022.

Dikatakan Ismiryadi, kunci utama untuk memperbaiki tata kelola pertimahan yang baik adalah kejujuran dan siap bersaing dengan sesama pelaku industri pertimahan. Penerapan pola-pola mengelabuli kondisi dan peraturan yang sudah ada, justru hanya akan menciptakan benang kusut dan keruwetan-keruwetan dalam tata kelola pertimahan yang semestinya menyejahterakan masyarakat Babel.

Dicontohkan oleh mantan Ketua DPRD Provinsi Babel ini, aktifitas penambangan yang dilabeli SHP (Sisa Hasil Produksi) dinilainya hanya merupakan akal-akalan untuk mengakomodir mitra-mitra yang tidak cukup memiliki kualifikasi namun tetap diberikan akses untuk menambang. Sedangkan Nomenklatur dari SHP sendiri seharusnya tidak bisa dimaknai sebagai izin menambang dan tidak bisa disamakan dengan SPK (Surat Perintah Kerja).

“SHP itu sendiri, tolong dicatat, pemahamannya kan Sisa Hasil Produksi. Pertanyaan saya, siapa yang memproduksi? Kan mudah kita mengurutkannya. Masalah SPK, Surat Perintah Kerja, kerja apa? apakah kerjanya SHP atau kerja nambang?. Karena setahu saya, saya dulu pernah jadi mitra PT. Timah, SHP ini “tanda kurung” pengangkutan bukan penambangan. Jadi SHP IP-IP PIP itu, SHP dalam bentuk apa?.”kata Ismiryadi alias Dodot.

Dengan mengaburkan pemahaman kontekstual SHP itu sendiri akan membuat bias aktifitas maupun fungsi pengawasan dan penegakan aturan pertambangan yang baik dan benar.

“(Jika) terjadi pelanggaran dalam SHP ini siapa yang menindaklanjutinya secara hukum? Sampai hari ini saya tidak memahami itu. Saya pikir harus ada kewajiban dong, mitra PT. Timah itu harus ada syarat dan kewajibannya, untuk ada K3, ada pengawas tambang, harus ada, itu wajib sifatnya.”kata Ismiryadi.

Ismiryadi menjelaskan, bahwa semestinya pemahaman terhadap SHP yang seharusnya hanya berupa izin pengangkutan dibedakan dengan SPK penambangan, karena secara fundamental keduanya merupakan hal yang berbeda

“Hanya PT. Timah dan Tuhan lah yang tahu soal pemahaman ini. Tapi kalau pemahaman kosakata, saya pikir sangat jelas antara SPK (Surat Perintah Kerja) menambang, pertambangan, dengan SHP (Sisa Hasil Produksi).”kata Ismiryadi.

Dari informasi di lapangan, ada tiga lokasi penambangan timah yang menggunakan SHP yakni Matras, Tanjung Gunung dan Belinyu.

Tapi sayang, hasil timah para penambang dibeli sangat murah oleh bos timah yang merupakan Mitra PT Timah. (*RB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.