Terkait Pj Gubernur Jabar, Ini Indikasi Pelanggaran Pemerintah

0
300
Didik Mukrianto, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI. (*)

RedBabel, Jakarta- Wacana hak angket yang digulirkan oleh Partai Gerindra kini kembali mendapat sambutan dari Partai Demokrat. Didik Mukrianto yang menjabat sebagai sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengatakan pelantikan Komjen Pol M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat telah melanggar konstitusi. Untuk itu, Didik menegaskan Fraksi Demokrat mendorong DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk mengoreksi atas kebijakan pemerintah tersebut.

Menurut Didik, Selasa (19/06), “DPR harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI menggunakan Hak Angket mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah”, Ungkap Didik. Dirinya juga menilai setiap kebijakan dan keputusan pemerintah mutlak harus konstitusional dan mendasarkannya kepada UU dan aturan yang berlaku.

Menurutnya, ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah karena diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang. “Setidak-tidaknya ada indikasi pelanggaran terhadap 3 Undang-Undang yaitu UU nomor 5 tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah”, Terangnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.