Surat Cinta Untuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

0
593

Surat Cinta untuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Mahasiswa Semester Akhir

Oleh : Hardianda (Asuy)

Waktu terus berjalan, pada hari Senin  tanggal 23 Juli 2018, KNPI Kota Pangkalpinang berduet dengan Himapol UBB mengadakan Acara Bekisah kek Calon Legislator di Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang.

Singkat saja, kita tinjau dulu dari peraturan perundang-undangan.

Metode kampanye diatur oleh dan/atau berdasarkan Pasal 275 UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Metode Kampanye :

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 dapat dilakukan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga ditempat umum;
e. media sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.

Dan berdasarkan Pasal 276 UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan
DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya
Masa Tenang.

Dalam pasal 492 UU nomor 07 Tahun 2017 dikatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Artinya kampanye pemilu diluar jadwal yang ditetapkan oleh KPU merupakan tindak pidana.

Sekedar mengigatkan Penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) itu tanggal 20 September 2018. Bukan hari Senin tanggal 23 Juli 2018.

Kampanye pemilu diluar jadwal yang ditetapkan KPU, dengan baleho-baleho yang beredar dibahu-bahu jalan dan beredar disosial media serta terselenggaranya acara yang dimaksud adalah metode kampanye sebagaimana diatur Pasal 275 UU Nomor 07 Tahun 2017 dan oleh pasal 276 UU Nomor 07 Tahun 2017. Artinya itu melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menjadi pertanyaan kami, kemana keberadaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ? Setelah beberapa hari acara tersebut terselenggara, tidak ada tindakan apapun dari Bawaslu.

Maka dengan ini, Kami menuntut Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pengawas Pemilu untuk mengambil tindakan tegas dan konkret terkait acara tersebut, atas perintah Undang-Undang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.