Sekda Babel Sampaikan Terima Kasih Kepada KPK RI

0
219

RedBabel, Pangkalpinang- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Yan Megawandi, membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Atas Progress Capaian Reformasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Ruang Romodong Lantai I Kantor Gubernur Babel, Kamis (1/11/2018) ini, dihadiri Tim Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Ardiyansyah, Tri Mulyati, serta diikuti Kepala Bakuda Babel Fery Aprianto, Inspektur Babel, Susanto, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Babel, Dasminto, dan Perwakilan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.

Dalam sambutannya, Sekda Yan Megawandi mengatakan, Pemprov Babel telah melakukan penyempurnaan dalam struktur penganggaran, untuk memenuhi ketentuan Inpres nomor 10 tahun 2016, yang diantaranya adalah mencoba mengejar terus arahan KPK tentang integrasi sistem E-Planning dan E- Bugdeting.

Dijelaskan Yan, Progress terakhir Pemprov Babel berkoordinasi dengan pihak BPKP untuk mengawal transformasi dan sinkronisasi antara E-Planning dan E- Bugdeting.

Bahkan pihaknya sudah berupaya untuk mengintegrasikan bukan hanya E-Planning dan E-Bugdeting saja, tetapi juga dengan monitoring dan evaluasinya.

Untuk itu, Sekda kembali menyampaikan terima kasih kepada KPK RI yang telah mendampingi Pemprov Babel yang berniat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif, sehingga akan membuat lebih bagus lagi dalam melayani publik.

Yan Megawandi juga mengingatkan perlu adanya sebuah “early warning sistem” atau peringatan dini tentang hal ini. Juga mengagendakan pertemuan secara rutin untuk mereviewnya.

Disamping itu, Ia berharap, dengan pengawalan KPK ini, maka capaian bisa disesuaikan dengan rencana.

Tim Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Tri Mulyati mengatakan, perlu untuk ditekankan, bahwa keberhasilan rencana aksi ini merupakan komitmen dari kepala daerah. Hal ini merupakan kunci awal, ketika kepala daerah sudah berkomitmen membuat suatu perubahan yang lebih baik, maka rencana aksi ini akan berhasil.

“Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah, dan kita masing – masing harus bertanggung jawab pada rencana aksi ini. Mari kita meluruskan niat, berkomitmen bahwa rencana aksi ini adalah untuk kepentingan kita bersama untuk menuju ke arah perbaikan,” ungkapnya.

Tri menyebutkan, kegiatan ini merupakan monitoring dan evaluasi (monev) kedua, rangkaian kegiatan lanjutan dari komitmen yang telah ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah maupun DPRD, pada 20 Februari 2018 lalu.

Monev ini, kata dia, akan difokuskan terhadap rencana aksi yang telah disusun berdasarkan pemetaan masalah yang telah lakukan.

Pihaknya berharap dalam Monev ini, telah mencapai hasil yang signifikan, sehingga bisa menentukan tahap selanjutnya, serta hal – hal apa yang dilakukan untuk perbaikan.

Dalam monev ini, Tri meminta keterbukaan akan kendala – kendala yang selama ini dihadapi, sehingga KPK dapat mengetahui seluruh permasalahan di daerah.

“Capain rencana aksi ini, jangan bersifat formalitas, tetapi benar – benar dijalankan dan diimplementasikan secara nyata, sehingga apa yang kita perbaiki dan kita lakukan itu bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Tri juga mengingatkan terkait peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP, untuk mencapai level 3 dibutuhkan komitmen dan dukungan dari seluruh perangkat daerah.

Dalam pertemuan ini, juga dilakukan pemaparan dari Perangkat Daerah mengenai Progress yang dicapai serta kendala yang dihadapi oleh tiap perangkat daerah tersebut, dengan menyertakan data dukung. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.