Presiden Instruksikan Pemda Harus Siapkan SDM Sesuai Kompetensi dan Kebutuhan Industri

0
65

RedBabel-PANGKALPINANG — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Prof. Dr. Warsito, memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), dalam rangka implementasi program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Tanjung Pesona, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), dan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kep. Babel Naziarto, serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Mohammad Sholeh, Warsito menyebutkan jika Kep. Babel menjadi titik sampling Pemerintah Pusat terhadap efektivitas implementasi tim revitalisasi.

Kepulauan Bangka Belitung, kata Warsito yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV), sengaja menunjuk Negeri Serumpun Sebalai sebagai salah satu sampling untuk kategori penduduk tidak padat di Indonesia, dengan total penduduk ber-KTP sejumlah 1,2 juta orang.

Dalam rakor itu juga, Warsito membawa amanat Presiden RI Joko Widodo. Amanat tersebut berkenaan dengan arahan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja di masa mendatang.

“Waktu peluncuran (TKDV) dari Babel kemarin, arahan dari Bapak Presiden, bagaimana tenaga kerja setiap tahun ada di masing-masing daerah, tumbuh memiliki keahlian, yang keahlian itu real menjawab kebutuhan industri, atau minimal usaha di sekitarnya,” katanya, Kamis (27/4/2023).

Semakin tumbuhnya dunia usaha dan industri, akan berdampak kepada kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten, baik keahlian maupun keilmuan. Untuk itu, ia berpesan agar Pemprov Kep. Babel semakin serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal, yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah masing-masing.

“Jangan sampai nanti industri atau usaha yang ada di sekitar kita, yang mengisinya dari luar daerah. Itu yang benar-benar harus kita jawab. Jangan sampai pula kita sebagai pejabat atau pimpinan daerah hanya komplain saja, tetapi kita tidak menyiapkan kompetensi real yang mereka (pelaku industri dan usaha) butuhkan,” katanya.

Dalam membangun pendidikan vokasi ini, Warsito menyebutkan ada tiga aspek, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Tinggi, dan Pelatihan. Maka, hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang revitalisasi pendidikan berbasis vokasi, tiga sumber yang terintegrasi tersebut harus lebih digalakkan oleh Pemerintah Daerah.

“Jadi, ke depan tidak ada istilah lagi siapapun itu, kemudian meng-endorse dunia usaha, dunia industri harus menggunakan tenaga lokal, tapi kita sendiri tidak menyiapkan SDM yang mereka butuhkan sesuai kompetensi yang mereka harapkan,” katanya.(*RB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.