Pemprov Babel Gelar Rakor Bhayangkara Pembina Desa Se-Provinsi Tahun 2019

0
143

RedBabel, Pangkalpinang– Dalam rangka upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa serta merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan desa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Rapat Konsolidasi Bhayangkara pembina desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Acara di gelar dalam 2 hari, dimana pada hari pertama tanggal 16 Desember 2019 dibuka oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia, Ir. Toni Batubara, sedangkan pada hari kedua tanggal 17 Desember 2019 dibuka dibuka oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ir. Syahrudin bertempat di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Hadir pada acara tersebut pada tanggal 16 Desember 2019 sebanyak 224 peserta yang berasal dari Bhayangkara Pembina Desa dan Kepala Desa sekabupaten Bangka dan Bangka Barat, serta pada tanggal 17 Desember 2019 sebanyak 171 peserta yang berasal dari Bhayangkara Pembina Desa dan Kepala Desa sekabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan,  sedangkan sebagai Narasumber berasal dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H.M.Yuliswan,SH.MM. Wakil Direktur Bimas Polda Kepulauan Bangka Belitung,  AKBP.Eko Budi Susilo,SIK. Inspektur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Susanto. Serta Unsur dari Media Massa Koran Radar Bangka (Babel Pos Grup), Said.

Semenjak lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa telah berubah wajah, dari sebagai penerima atau objek pembangunan menjadi sebagai pelaku atau subjek pembangunan serta ujung tombak dalam pelaksana pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  Sumber penerimaan desa berupa dana desa merupakan pendanaan yang berasal dari APBN telah memberikan ruang bagi desa untuk dapat membangun desa secara swakelola.  Sehingga desa dapat menggunakan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Dana desa adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan didesa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkeonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dengan kota serta memperkuat posisi masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.  Untuk mencapai tujuan tersebut pengawasan dalam pengelolaannya perlu dilakukan, jangan sampai terjadi penyimpangan atau pelanggaran. sehingga dana desa dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tepat sasaran.

Keterlibatan pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat desa bukan lah hal baru, semenjak era Presiden Soehartopun telah ada yaitu Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkamtibmas, sedangkan yang ada sekarang mengacu pada Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam,  tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan serta Pedoman Kerja Sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 01/SJ/PK/I/2018, Nomor : 119/458/BPD, Nomor : B/6/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pelaksanaan, Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.  Polri sebagai Institusi negara yang bertanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu ikut mendukung kebijakan pemerintah khususnya pada pelaksanaan pembangunan di desa, untuk itulah kehadiran polri di tengah tengah masyarakat diharapkan dapat menjalin hubungan baik dengan wujud saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara polri dengan masyarakat.  Kegiatan polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat agar berperan dalam binkamtibmas (pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) melalui bentuk pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (community policing) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota polri menjadi bhayangkara pembina kamtibmas yang selanjutnya disebut bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas hadir untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang mantap, stabil dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional, sedangkan kamtibmas itu sendiri adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum

Dengan adanya Bhabinkamtibmas di desa, diharapkan aparatur desa dapat mengelola dana desa yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta terjalinnya sinergisitas kerja sama di antara polri dan pemerintahan desa dan masyarakat desa di berbagai bidang, sehingga permasalahan di desa dapat teratasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan di desa.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.