Kritikan Kader IMM Babel atas Pelantikan Perwira Tinggi Polri sebagai Pj Gubernur

0
701

Oleh : Immawan Hardianda (Asuy)
Ketua DPD IMM Bangka Belitung Bid. Hikmah

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.

Jika kita merunut pada pelantikan Perwira Tinggi Polri Aktif yaitu Komjen Pol Muhammad Iriawan sebagai PLT Gubernur Jawa Barat, maka dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Pusat Republik Indonesia mendustakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dan yang harus diketahui dan disadari bahwa Kepres, Perpres, Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan UU yang Hierarkinya lebih tinggi dari Kepres, Perpres, Peraturan Pemerintah (PP) dan lain lain apalagi hanya sebuah Peraturan Menteri, berdasarkan Asas Lex Superiore Derogat Lex Infiriore (Aturan hukum yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya, atau Aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan Aturan hukum yang lebih rendah) Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Singkat saja menurut hemat kami, Pelantikan Perwira Tinggi Polri Aktif yaitu Komjen Pol Muhammad Iriawan sebagai PLT Gubernur Jawa Barat, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang menjadi pertanyaan adalah,

Apakah Pemerintah boleh menentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?

Maka dengan ini kami menuntut sebagai berikut :

1. Agar Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan RI tidak membuat kebijakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum  yang berlaku beserta Asas-asasnya;

2. Cabut Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Agar Ombudsman RI mengusut tuntas kebijakan Mendagri yang terindikasi Maladministrasi;

4. Agar Pemerintah Pusat tidak lagi menyalahi Aturan Hukum atau tidak lagi bertentangan dengan Hukum Positif Republik Indonesia dalam mengambil kebijakan;

5. Agar Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK segera menuntaskan Nawacita Jokowi-JK sebelum Pilpres 2019.

Fastabiqul Khairat,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

…sekian dan terimakasih…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.