Komisi IV DPR RI Dukung Gubernur Erzaldi Terkait KIP

0
109

RedBabel-PANGKALPINANG – Terkait permasalahan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat, gubernur provinsi kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman memenuhi undangan komisi IV DPR RI.

Kamis 3/12/20 bertempat di ruang rapat komisi IV DPR RI Jakarta, Gubernur Erzaldi bersama Komisi IV DPR RI dan Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI mengadakan evaluasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini merupakan tindak lanjut hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan, saat bertemu dengan para nelayan, mereka mengungkapkan tidak bisa melaut karena, jarak antara KIP dengan area lokasi pencarian ikan sangat dekat.

Alhasil, terumbu karang rusak dan beberapa spesies ikan mati. Daya jangkau nelayan untuk ke laut lebih dalam juga tidak mampu. Kompensasi atas permasalahan ini juga dinilai kurang sesuai dengan dampak yang diterima.

Gubernur Erzaldi selaku pimpinan Bangka Belitung mengaku prihatin melihat wilayah Babel yang semakin hancur lebur bahkan, biaya untuk reklamasi pun tidak sebanding. Bahkan, di antaranya mengaku mengalami kerugian terutama kerusakan alam karena aktivitas pertambangan masih tetap dilakukan.

“Kami bukan tidak mau melakukan operasi penertiban-penertiban, tetapi beberapa kendala memang membuat kita tidak bisa melaksanakannya kembali,” ungkap Gubernur Erzaldi.

Kerusakan lingkungan ini menyangkut ke banyak sektor, Gubernur Erzaldi berharap tidak hanya komisi IV saja yang dapat menelusuri lebih dalam, namun bisa menggandeng komisi-komisi lain yang mengurusi pertambangan atau yang lainnya agar lebih mendetail.

BACA JUGA : Gubernur Erzaldi Berikan Santunan BAZNAS. Budin : Terima Kasih Pak Gubernur

“Undangan RDP ini untuk mencari solusi, karena pikiran masyarakat Pak Gubernur kerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini. Makanya, kita memang harus bergerak bersama untuk lingkungan kita,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi.

Bergeraknya Gubernur Erzaldi perlu dijelaskan kepada masyarakat. Seharusnya dilakukan secara bersama. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi juga berpesan jika beroperasi dalam penertiban, komisi IV siap mendampingi bahkan, semua pihak yang ada di sini.

“Faktanya bahwa ketentuan atas aturan yang sudah berjalan cukup lama memberikan kerugian besar, khususnya terhadap alam dan masyarakat,” tegasnya.

Dalam RDP ini juga ditandatangani bersama 7 (tujuh) poin kesimpulan untuk kembali disusun jadwal pelaksanaannya dan ditindaklanjuti segera. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.