Oleh: Dhimas Rivaldi Pratama
Ketua Daerah Maritim Muda Nusantara Kepulauan Bangka Belitung
Laut Indonesia kembali mengirim pesan keras kepada bangsa ini.Bukan soal gelombang tinggi, badai tropis, ataupun sengketa batas wilayah. Kali ini, perhatian publik tersedot pada operasi KRI Kujang-642 di perairan Kepulauan Riau terkait dugaan pengangkutan logam tanah jarang (rare earth elements/LTJ) dan isu kandungan unsur radioaktif bernilai ekonomi fantastis.
Di satu sisi, aparat berbicara soal pengamanan komoditas strategis, dugaan ketidaksesuaian muatan, hingga pengawasan sumber daya bernilai tinggi. Di sisi lain, PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) melalui kuasa hukumnya menyampaikan bantahan, klaim legalitas dokumen, serta hak perusahaan terhadap proses hukum yang adil.
Namun bagi saya, persoalan ini tidak boleh dibaca semata-mata sebagai kasus operasi penangkapan kapal atau sengketa administrasi perusahaan.
Ada pertanyaan yang jauh lebih besar :
Apakah Indonesia sudah benar-benar berdaulat atas lalu lintas sumber daya strategis di lautnya sendiri?
Sebab ketika sebuah perkara menyentuh laut, mineral strategis, ekspor, unsur radioaktif, jalur internasional, hingga pengawasan negara, maka isu tersebut otomatis telah masuk ke ruang besar bernama kemaritiman nasional.
Dan di sanalah perhatian kita seharusnya diarahkan.
Laut Indonesia : Jalur Dagang Dunia, Jalur Rawan Kebocoran SDA.Indonesia bukan negara biasa. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan posisi geopolitik yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.Kepulauan Riau, lokasi mencuatnya perkara ini, bukan wilayah laut sembarangan.
Daerah tersebut merupakan salah satu simpul penting pelayaran internasional yang sangat dekat dengan Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di muka bumi. Artinya, setiap aktivitas logistik, ekspor, komoditas tambang, hingga pergerakan barang strategis yang melintas di kawasan tersebut bukan hanya isu lokal.
Ia memiliki dimensi ekonomi, keamanan, geopolitik, dan kemaritiman.Di titik inilah saya melihat kasus KRI Kujang-642 sebagai semacam alarm nasional.
Karena apabila benar ada persoalan tata niaga, ketidaksesuaian muatan, atau dugaan kebocoran komoditas strategis melalui jalur laut, maka yang sedang diuji bukan hanya satu perusahaan atau satu kapal.Yang diuji adalah kapasitas negara menjaga lautnya sendiri.
Rare Earth : Harta Karun Abad Modern yang Tidak Bisa Dipandang Remeh
Publik mungkin masih asing dengan istilah logam tanah jarang. Padahal, dunia modern justru sedang berlomba memperebutkannya. Rare earth dipakai dalam industri kendaraan listrik, teknologi satelit, baterai, pertahanan, elektronik, magnet industri, energi hijau, hingga rantai teknologi tinggi global. Dalam bahasa sederhana, ini bukan sekadar “pasir mineral biasa”.Ini adalah salah satu bahan baku masa depan. Dan negara-negara besar memahami itu.
Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa hingga negara-negara industri terus membangun strategi penguasaan pasokan rare earth karena nilainya bukan hanya ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik global.
Karena itu, Indonesia tidak boleh memandang enteng setiap isu yang menyentuh sumber daya strategis berbasis kelautan dan pertambangan.
Tetapi pada saat yang sama, negara hukum juga tidak boleh bekerja hanya dengan asumsi.
Di sinilah keseimbangan menjadi penting.
Di tengah ramainya perdebatan publik soal “radioaktif” atau “legalitas dokumen”, saya melihat ada sesuatu yang lebih fundamental yang sering luput dari perhatian. Kemaritiman bukan hanya tentang kapal perang yang bergerak atau kapal niaga yang berlayar. Kemaritiman adalah soal penguasaan rantai logistik nasional, keamanan sumber daya, kepastian tata kelola laut, dan kemampuan negara menjaga nilai ekonominya sendiri.
Bagi saya, operasi yang dilakukan TNI Angkatan Laut melalui KRI Kujang-642 menunjukkan bahwa unsur keamanan maritim masih memiliki peran vital dalam menjaga jalur laut Indonesia.
Namun pekerjaan besar tidak berhenti pada penangkapan atau konferensi pers.
Karena setelah kapal diamankan, pertanyaan berikutnya jauh lebih penting :
Apakah sistem pengawasan laut kita sudah terintegrasi? Apakah data antar lembaga sudah sinkron? Apakah jalur ekspor komoditas strategis sudah memiliki sistem verifikasi yang benar-benar kuat? Atau jangan-jangan kita masih bekerja secara sektora?. Ini pertanyaan yang layak diajukan.
Negara Harus Tegas, Tetapi Due Process Tidak Boleh Hilang Dalam diskursus publik, sering kali muncul dua kubu ekstrem. Satu pihak menginginkan tindakan negara yang sangat keras terhadap dugaan pelanggaran. Pihak lain langsung berbicara soal kriminalisasi usaha.
Padahal negara hukum tidak bekerja dengan logika hitam putih. Bila aparat memiliki data, hasil laboratorium, temuan lapangan, serta dasar penindakan, maka seluruh proses tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum yang transparan.
Namun jika perusahaan memiliki dokumen legal, hasil pengujian pembanding, izin usaha, atau keberatan terhadap prosedur tertentu, maka hak tersebut juga wajib dihormati.
Karena dalam sistem hukum Indonesia berlaku prinsip praduga tak bersalah.
Saya memandang hal ini penting disampaikan agar ruang publik tidak berubah menjadi “pengadilan opini”. Kita membutuhkan pembuktian ilmiah, administrasi, dan yuridis, bukan sekadar kompetisi narasi.
Kasus Ini Harus Menjadi Momentum Reformasi Pengawasan Maritim
Menurut saya, kasus ini seharusnya menjadi momentum evaluasi nasional.
Indonesia membutuhkan model pengawasan laut yang lebih kuat, lebih modern, dan lebih terpadu.
TNI AL tidak bisa bekerja sendiri.
Begitu pula Bea Cukai, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Bakamla, aparat penegak hukum, hingga lembaga pengawasan perdagangan Laut Indonesia terlalu luas untuk dijaga dengan ego sektoral.
Kita membutuhkan arsitektur keamanan maritim nasional yang mampu membaca pola perdagangan komoditas strategis secara real-time.
Bukan hanya bereaksi ketika kasus sudah muncul ke permukaan. Karena bila laut hanya diposisikan sebagai “jalur lewat”, maka Indonesia akan terus menghadapi potensi kebocoran nilai tambah sumber daya nasional. Dan itu berbahaya.
Penutup :
Laut Bukan Sekadar Ruang Air, Tetapi Ruang Kedaulatan Kasus KRI Kujang-642 mungkin nantinya akan menemukan jawaban hukum melalui proses resmi.Apakah temuan aparat terbukti? Apakah dokumen perusahaan mampu menjelaskan seluruh persoalan?
Biarkan mekanisme hukum bekerja.
Tetapi sebagai bangsa maritim, kita perlu mengambil pelajaran yang lebih besar.
Indonesia tidak boleh hanya bangga menyebut diri sebagai poros maritim dunia jika pengawasan sumber daya strategis, integrasi keamanan laut, serta tata kelola ekonomi maritim masih menyisakan banyak celah.
Laut bukan sekadar hamparan air
Laut adalah ruang kedaulatan, ruang ekonomi, ruang pertahanan, sekaligus ruang masa depan Indonesia.
Dan ketika sebuah operasi laut mampu mengguncang perdebatan nasional tentang rare earth, radioaktif, ekspor, dan legalitas usaha, maka sesungguhnya laut sedang mengingatkan kita akan satu hal :
masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh seberapa serius kita menjaga laut kita sendiri.
About The Author
