![]()
RedBabel-BANGKA – Langkah Kepala Desa (Kades) Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka yang melayangkan surat panggilan klarifikasi kepada Erzan, pengelola sekaligus pemilik pohon kelapa di kawasan Pantai SMSI Bangka (eks Pantai Bio/Akhlak), menuai reaksi keras.
Surat bernomor 400.10.2.2/104/19.01.07.2005/2026 tersebut mempersoalkan adanya aktivitas alat berat dan pungutan biaya masuk di kawasan Dusun Air Antu tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka, Ahmad Wahyudi, angkat bicara dan menyayangkan sikap reaktif sang Kades.
Menurut Wahyudi, selama ini kondisi pantai tersebut sangat memprihatinkan, kotor, dan fasilitasnya rusak parah akibat tidak terurus oleh pihak-pihak sebelumnya.
”Selama ini kemana peran Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah? Pantai itu kotor, jorok, dan Musholanya penuh debu tebal seolah tidak pernah disentuh. Saat kami bersama Saudara Erzan turun tangan melakukan pembersihan dan penataan, justru sekarang dipertanyakan,” tegas Wahyudi kepada awak media, Kamis (09/04).
Wahyudi menjelaskan bahwa kehadiran satu unit alat berat di lokasi beberapa waktu lalu murni untuk kepentingan penataan pariwisata, bukan untuk aktivitas ilegal seperti pertambangan. Alat tersebut bekerja selama 8 jam untuk membersihkan tumpukan sampah, merapikan pohon kelapa tua, serta menggali sumur bor.
”Toilet yang tadinya rusak dan tidak ada air, sekarang sudah mengalir dan bisa digunakan wisatawan. Mushola yang tadinya kusam kini dibersihkan. Kami juga menyiapkan fasilitas dapur untuk pengolahan gula kelapa di lokasi tersebut,” tambahnya.
Terkait adanya pungutan biaya masuk saat momen Lebaran kemarin, Wahyudi menegaskan hal itu merupakan bentuk jasa pelayanan atau “upah lelah” bagi para pekerja yang telah berkeringat membersihkan dan menjaga kebersihan pantai.
Ia menilai biaya tersebut sangat wajar mengingat tidak adanya subsidi atau bantuan perawatan dari pihak desa maupun kabupaten selama pantai tersebut terbengkalai.
”Ini adalah kegiatan jasa yang kami lakukan bersama Erzan untuk mengembalikan kejayaan Pantai Pulau Tiga atau Pantai SMSI agar layak dikunjungi. Sangat disayangkan jika Kades justru mempermasalahkan hal yang bersifat membangun, sementara saat pantai itu kumuh, peran mereka tidak terlihat,” cetus sosok yang akrab disapa Bang Yudi ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola menyatakan siap memberikan klarifikasi namun berharap Pemerintah Desa lebih bijak dalam melihat upaya swadaya masyarakat dalam memajukan potensi wisata daerah yang selama ini terabaikan.(SMSIBANGKA/RB)
