RedBabel–PANGKALPINANG ––Menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat setelah banyak laporan yang menyebutkan hak nelayan terhadap solar subsidi tidak diterima secara utuh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, bergerak cepat.
DPRD Babel langsung menggelar audiensi bersama Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan di Ruang Kerja Ketua DPRD Babel, Rabu (1/7/2026).
“Kami cukup tersentak ketika muncul anggapan DPRD tidak peduli terhadap persoalan nelayan. Setelah kami telusuri, ternyata memang banyak laporan, baik di media maupun dari nelayan langsung, bahwa hak subsidi mereka tidak diterima sebagaimana mestinya. Ada nelayan yang seharusnya memperoleh 2.000 liter solar subsidi setiap bulan, namun hanya menerima sekitar 800 liter,” ungkapnya.
“Kita melihat bahwa hak nelayan untuk mendapatkan solar subsidi ternyata belum sepenuhnya tepat sasaran. Ini menjadi persoalan yang harus segera dibenahi,” tambah Didit.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa penyaluran BBM subsidi masih belum tepat sasaran. Karena itu, DPRD memandang perlu dilakukan pembenahan menyeluruh agar hak nelayan benar-benar terlindungi.
<span;>Hasil pertemuan itu menghasilkan komitmen untuk menyelesaikan pendataan nelayan penerima subsidi dalam kurun waktu dua pekan, yakni mulai 1 hingga 14 Juli 2026.
“Setelah data nelayan yang berhak menerima subsidi selesai diverifikasi, kami akan kembali mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas mekanisme penyalurannya agar lebih baik, transparan, dan benar-benar tepat sasaran,” kata Didit.
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, DPRD akan melibatkan aparat penegak hukum dalam proses pengawasan distribusi solar subsidi.
“Pengawasan teknis dan aspek hukumnya akan kami serahkan kepada Kepolisian maupun Kejaksaan agar ada efek jera bagi siapa pun yang menyalahgunakan subsidi. Ini adalah hak rakyat, hak para nelayan yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan di laut demi menghidupi keluarganya. Kalau memang kita belum mampu membantu mereka, setidaknya jangan sampai hak mereka diambil,” tegasnya.
Didit memastikan pembenahan sistem distribusi solar subsidi akan dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan hanya di daerah tertentu.
“Seluruh Bangka Belitung akan menjadi fokus pembenahan. Kami prihatin karena hampir setiap hari membaca keluhan masyarakat di media sosial mengenai hilangnya solar subsidi untuk nelayan. DPRD tidak bisa tinggal diam. Aspirasi ini harus kami tindak lanjuti agar subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang memang berhak,” pungkasnya. (Ab/RB)
About The Author
