Dugaan Gratifikasi RD Mandek, AMAK Babel Surati KPK

0
556

RedBabel-PANGKALPINANG — isu seputar gratifikasi yang menyeret RD terkuak justru menjelang pelantikannya sebagai Penjabat Gubernur Babel.  RD saat dilantik disebut-sebut berstatus terlapor di KPK, dan hingga saat ini kasus dugaan gratifikasi yang dituduhkan ke Ridwan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan di KPK.

Tidak adanya perkembangan kasus itu di KPK, membuat perkumpulan masyarakat peduli hukum (MPH) menuding KPK menghentikan perkara tersebut disusul dengan melayangkan
gugatan prapradilan ke PN Jaksel dengan nomor 40/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam persidangan prappradilan, KPK membantah tudingan telah menghentikan perkara yang dilaporkan pada 30 Nopember 2020 itu. Tim kuasa hukum KPK memaparkan langkah yang diawali dengan menerbitkan surat tanggapan kepada pelapor nomor R/2664PM.00.00/40-43/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Kemudian Direktorat pelayanan dan pengaduan masyarakat menindak lanjuti dengan menyampaikan materi laporan kepada Direktorat gratifikasi dan pelayanan publik melalui nota dinas nomor 212/PM.00.00/43/12/2020 tertanggal 28 Desemeber 2020 (ND-212).

Kemudian Deputi bidang pencegahan dan monitoring menugaskan beberapa personil Direktorat Gratifikasi dan pelayanan publik dengan menerbitkan surat tugas nomor
336/GTF.01/10-13/02/2021 tanggal 17 Februari 2021.Dilanjutkan dengan memanggil Ramdhani pihak PT Kideco Jaya Agung pada 10 Maret 2021 berdasarkan surat panggilan nomor R-689/GTF.01/10-13/03/2021 tertanggal 8 Maret 2021.

Dugaan praktik gratifikasi tersebut bermula dari pertikaian dua perusahaan pemegang ijin tambang Batubara yang beroperasi di bumi Kalimantan Timur. Disebutkan  perusahaan tambang PT Kideco Jaya Agung (KJA) tanpa ijin menggunakan lahan yang terletak di wilayah atau kordinat yang dikuasai PT Batubara Selaras Sapta  (BSS).

Kemudian pertikaian kedua perusahaan tambang tersebut menyeret petinggi Ditjen Minerba ESDM hingga dituding menerima suap. Seperti kronologis peristiwa yang dilaporkan
ke KPK.

Namun hingga saat ini progres dari KPK seputar kasus ini belum diketahui.

LSM Amak Babel Tanya KPK

Melihat fakta ini, membuat LSM Amak Babel yang diketuai Hadi Susilo pada Kamis 28 Juli 2022 lalu, menyurati KPK RI guna meminta penjelasan soal status hukum RD terkait gratifikasi tersebut.

Bahkan pada hari yang sama, data yang diperoleh media ini, tembusan surat yang sama juga masuk ke DPR RI dan Kemendagri.(*RB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.