RedBabel, Pangkalpinang-
Bertempat di Hotel Cordela Pangkalpinang, Selasa (26/11/2019), Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rakor Akhir Tahun KPRL TA 2019. Hadir dalam rakor adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Dinas Pangan Provinsi, Pejabat yang bertanggungjawab pada Kegiatan KRPL, Pendamping KRPL Kabupaten/Kota, Pendamping Kelompok KRPL Penumbuhan, dan Pendamping Kelompok KRPL Pengembangan.
Kegiatan KRPL tahun 2019 menyasar tujuh Kabupaten/Kota di Bangka Belitung, yakni 34 kelompok/desa tahap penumbuhan dan 34 kelompok/desa tahap pengembangan. Total keseluruhan ada 68 kelompok/desa.
“Saya berharap dalam kegiatan KRPL ini kita dapat berinovasi, terutama bagi pendamping. Bagaimana caranya agar tanaman kita, labu atau sayur, atau tanaman lain dapat tumbuh menjadi besar. Sayur misalnya, serumpun bisa satu kilo. Jadi, kecukupan pangan kita cukup dan gizi rumah tangga juga cukup. Karena kalau ada daerah yang kurang makan, maka yang salah adalah dinas pangan bukan dinas yang lain,” jelas Damiri, Kepala Dinas Pangan Provinsi dalam sambutan sekaligus membuka acara Rakor Akhir Tahun KPRL.
“Kedepan saya juga berharap koordinator KRPL dapat diperbanyak jumlahnya. Jangan lupa untuk melibatkan kepala desa. Dan kalau dana nya masih cukup, libatkan juga PKKnya. Kemudian narasumber juga ditambah. Intinya, Dinas Pangan itu tugasnya mengurus orang yang tidak makan, orang yang tidak seimbang gizinya, orang yang stunting. Berbeda dengan dinas lain, dinas sosial misalnya, tugasnya mengurus orang miskin atau orang-orang yang kena bencana,” tambah Damiri.
Pejabat yang bertanggung jawab pada kegiatan KRPL wajib memberikan paparan selama rakor berjalan. Paparan terkait pelaksanaan KRPL TA 2019 di Kabupaten/Kota, laporan bulanan KRPL, dan kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian KRPL. Paparan berupa laporan tengah tahun dan laporan akhir tahun dengan format terlampir, untuk kemudian didiskusikan.
Tujuan dilaksanakan rakor adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan KRPL Dinas Pangan tahun 2019, perkembangan dan rencana tindak lanjut kegiatan, serta koordinasi program dan kegiatan tahun 2019. Dengan adanya evaluasi, diharapkan feedback yang dapat menyempurnakan kegiatan KRPL yang telah berjalan. Disamping itu, untuk melanjutkan upaya penanganan permasalahan gizi (stunting), penurunan daerah rentan rawan pangan, dan kebijakan program kerja non bekerja di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan yang dihadiri seluruh undangan ini berlangsung padat. Satu persatu perwakilan Kabupaten/Kota mempresentasikan realisasi kegiatan terkait keuangan per tahapan, cek fisik, dan kendala yang dihadapi. Kemudian berdiskusi. Hasil dari paparan tersebut terangkum kendala dan permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota selama pelaksanaan KRPL tahun 2019, diantaranya :
1. Bangunan kebun bibit masih ada yang kurang representatif alokasi/letak kurang strategis;
2. Demplot belum dioptimalkan sebagai sarana belajar kelompok dalam budidaya tanaman, keragaman tanaman masih kurang, cenderung hanya ditanami beberapa jenis tanaman yang menoton;
3. Pendampingan masih kurang efektif mengingat jarak tempat tinggal dengan lokasi yang berjauhan;
4. Beberapa daerah masih bermasalah dengan sumber air;
5. Pengembangan pekarangan anggota tidak merata;
6. Sumber protein hewani (ternak dan ikan) kurang dikembangkan;
7. Pemanfaatan sebagai sumber pangan keluarga belum optimal.
Selain itu, untuk laporan bulanan, E-Monev, maupun laporan tengah semester masih ada yang belum rampung. Begitu pula dengan pemanfaatan dan realisasi fisik belum mencapai target 100%. Hal ini menjadi dasar dibentuknya kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota. Perjanjian yang ditandatangani bersama ini sekaligus menindaklanjuti permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta komitmen untuk menyelesaikannya.
Menutup acara, Suzana, Kabid Konsumsi dan Keamanan Dinas Pangan Provinsi berharap agar pertemuan ini dapat memberi semangat untuk membuat kawasan rumah pangan lestari (KRPL) panjang dan berkelanjutan. Menurut Suzana, tolok ukur keberhasilan dari KRPL itu dapat dilihat nanti setelah proses penumbuhan, pengembangan dan mandiri. Pada saat mandiri, bantuan dana dari pemerintah sudah tidak ada lagi. Saat itulah, jika KRPL masih tumbuh dan terus berkelanjutan, berarti KRPL itu berhasil.(*)
