BPK Kembali Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018

0
205

 

RedBabel, Pangkalpinang – Juma’t (21 juni 2019) badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran (TA) 2018. Pemeriksaan terhadap LKPD pemerintah provinsi TA 2018 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemerintah provinsi atas pelaksanaan APBD TA 2018. laporan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2018 tersebut disampaikan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Dalam pidatonya,  kepala perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Widhi Hidayat menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan penekanan pada lain-lain pendapatan yang sah. Laporan operasional yang menjelaskan bahwa pendapatan hibah pengelolaan iuran penyelenggaraan pendidikan pada SMA di lingkungan dinas pendidikan pemprov. belum dikelola dengan tertib.

BPK masih menemukan beberapa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. kelemahan SPI tersebut diantaranya adalah klasifikasi belanja jasa pegawai tidak tetap pada laporan keuangan pemprov. tidak sesuai standar akutansi pemerintah dan perhitungan besaran anggaran belanjanya tidak memiliki dasar yang jelas, pengelolaan iuran penyelenggaraan pendidikan (IPP) pada sekolah di lingkungan dinas pendidikan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum tertib, dan pengelolaan bantuan pemerintah dari kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2018 pada sekolah-sekolah di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak sesuai ketentuan. Temuan ketidakpatuhan diantaranya adalah kekurangan volume pekerjaan pada peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pembangunan Gedung B RS. Ir Soekarno, Dan pekerjaan bangunan gedung Pada Dua OPD senilai total Rp 697,11 juta.

Kondisi tersebut disebabkan kurangnya dukungan dari seluruh level pimpinan OPD atas komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik, tingkat kemandirian pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun laporan keuangan masih rendah, tingkat pemahaman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada level pengelola keuangan tingkat merata, serta peran Inspektorat yang belum optimal. (*AB/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.