RedBabel-PANGKALPINANG — Penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pulau Bangka menuai sorotan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketimpangan harga yang cukup signifikan dibandingkan dengan Pulau Belitung dinilai perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan para petani dengan mendorong pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi mekanisme penetapan harga sawit agar lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya petani kecil.
“DPRD akan mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penetapan harga sawit agar lebih berpihak kepada petani,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap perusahaan maupun pabrik kelapa sawit. Menurutnya, harga yang diterima petani harus mengacu pada ketentuan yang telah disepakati bersama pemerintah melalui dinas terkait.
“Untuk pabrik kelapa sawit kami minta ikut harga acuan yang sudah disepakati bersama dengan dinas pertanian,” tegasnya.
Sebelumnya, keluhan terkait anjloknya harga sawit disampaikan sejumlah petani di berbagai wilayah di Pulau Bangka. Mereka mengaku harga TBS terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan.
Muksem, petani asal Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, mengungkapkan selisih harga TBS antara Bangka dan Belitung bisa mencapai Rp1.000 per kilogram. Ia menilai perbedaan tersebut tidak wajar mengingat keduanya berada dalam satu wilayah provinsi.
“Harga antara di Bangka dan Belitung itu begitu jauh berbeda, menyentuh angka 1.000 rupiah,” katanya.
Keluhan serupa juga datang dari petani di Kabupaten Bangka, Bangka Selatan hingga Bangka Barat. Mereka menilai ketimpangan harga dalam satu provinsi tersebut semakin menekan kondisi ekonomi petani kecil yang bergantung pada hasil kebun.
Andi, petani sawit asal Sungailiat, mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menilai hingga saat ini belum ada langkah konkret untuk melindungi petani.
“Di mana peran pemerintah Bangka Belitung. Kenapa ketimpangan harga antara Bangka dan Belitung sampai begitu jauh, padahal satu provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, mayoritas petani kecil hanya memiliki lahan terbatas sekitar 2 hingga 3 hektare dan sangat bergantung pada komoditas sawit sebagai sumber penghasilan utama.
“Mohon kiranya pemerintah bisa bantu para petani kecil yang hanya punya 2–3 hektar, karena kami hanya bergantung dengan sawit. Timah sudah susah, tidak ada harapan lain,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan petani di Kabupaten Bangka Barat. Warga Desa Neknang menyebut sebagian besar masyarakat setempat menggantungkan hidup dari sektor perkebunan sawit, sehingga penurunan harga sangat berdampak langsung pada perekonomian keluarga. (Ab/RB)
“Kami ini tak ada kerja lain selain di kebun, jadi yang kami harapkan pemerintah bisa membantu memperjuangkan harga ini. Kami dengar juga harga di Belitung lebih tinggi,” ungkapnya.
DPRD Babel pun diharapkan dapat menjadi jembatan antara aspirasi petani dan kebijakan pemerintah, sehingga persoalan ketimpangan harga sawit ini dapat segera menemukan solusi yang adil bagi seluruh petani di Bangka Belitung. (Ab/RB)
About The Author
